Pandangan Fatwa DSN-MUI Imbalan Jasa Jaminan Perjanjian Di Indonesia

Tigor Parlindungan Lubis; Aswad Sitorus; Fadhail Alfarizi Hari

Authors

Tigor Parlindungan Lubis Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Aswad Sitorus Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fadhail Alfarizi Hari Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Keywords:

Imbalan Jasa, Hukum Ekonomi Islam, Indonesia

Abstract

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) telah menjadi standar syariah dalam kegiatan keuangan, bisnis dan perekonomian dengan tujuan untuk memastikan penerapan kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum. Ulama yang membolehkan adanya ganti rugi jaminan antara lain al-Winsyarisi dalam kitabnya al-Mi'yar al-Mu'arab fi Fatawa Ahl al-Maghrib dan al-Syeikh al-Khafif dalam al-Iqtishad al-Islami. Ditegaskannya, kebolehan mengambil imbalan jasa penjaminan termasuk dalam ranah ijtihad berdasarkan al-'urf (kebiasaan baik dalam masyarakat). Kajian ini menyimpulkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama seperti janji yang mengikat (wa’d dan muwÿ’adah), diperbolehkannya imbalan jasa penjaminan.

References

Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah, 4(2), 136–147. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859

Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15(1), 125–146.

Azhary, M. T. (2013). Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana.

Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. Yustitiabelen, 10(1), 62–86.

Farida, U., & Stain, D. (2024). DISKURSUS SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM : Perspektif Ushuliyyin dan Muhadditsin. Tarbawi, 2(1), 22–23.

Friedman, L. M., & Basuki, W. (2001). American Law An Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar. Jakarta: Tatanusa.

Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2(1), 99–110.

Laila. (2018). Kajian Ekonomi. Jakarta: Graha Ilmu.

Manahan, A. (2014). Peranan Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi (1 ed.). Jakarta: Kencana Premedia Group.

Nur, F., & Ar-raniry, U. I. N. (2019). Analisis praktik sewa-menyewa lapak dalam perspektif hukum islam. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.

Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 1–11.

Salsabila, F. T. (2018). Pengaruh jumlah unit umkm dan jumlah tenaga kerja umkm terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. Indonesian Journal for Enterpreneur Review, 1(1), 1–16.

Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). Penelitian Hukum. Malang: Setarra Press.

Silvia, E., Wardi, Y., & Aimon, H. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, 1(2), 7105.

Syamsul Adiaksa, Muh. Ilham, & Hasniah. (2023). Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Produktivitas Petani Padi Di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara. Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 8(2), 317–328. https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.136

Waluyo, B. (2022). Hukum Invetasi dan Ekonomi Nasional. Jambi: MelatiPublisher.